Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran lahan dan kebun di Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mengadakan Pertemuan koordinasi kebakaran lahan dan kebun tahun 2019, Kamis (11/7/2019) di Balai Prajurit Korem 042/Gapu.
Danrem 042 Gapu Kol Arh Elphis Rudy, Msc. S. S dalam paparannya mengatakan bencana kebakaran hutan dan lahan lebih besar dari perang, seperti kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang lalu mengakibatkan terjadinya kabut asap.
Secara garis besar luas hutan sekitar 2 juta hektar. "Saya selaku Danrem selalu meminta kepada Dandim jajaran untuk memantau hotspot, karena minimal dua Kabupaten bisa meningkatkan Status Karhutla," ujarnya.
Ada hal menonjol yang harus diantisipasi yakni kesadaran masyarakat masih rendah dalam pembakaran hutan dan lahan. Deteksi dini juga masih kurang, karena personel belum mumpuni dan terbatasnya personel pemantauan. "Kita masih menggunakan Satelit. Padahal yang terbakar bukan lahan tapi terdeteksi. Ini butuh informasi dini, " ucapnya.
Selain itu penanggulan Karhutla di Provinsi Jambi peralatan yang dimiliki masih kurang sehingga tidak akan mampu memadamkan api, akses kelokasi juga sulit yang hanya bisa dilakukan jalan kaki. "Korem 042 Gapu telah bisa memantau dari Posko Karhutla di Makorem 042/Gapu," ujarnya.
Konsep operasi agar tepat sasaran butuh Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini harus dilakukan secara masif ketengah masyarakat. "Kami telah melakukan patroli secara rutin dan deteksi dini, sehingga dapat diinventarisir, " ucapnya.
Sebelumnya Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Agus Sunaryo mengatakan pertemuan ini sangat penting.
Perkembangan perkebunan sangat banyak, disisi lain Jambi juga rawan kebakaran hutan dan lahan. Bahkan terjadi setiap tahunnya.
Petani kata dia masih banyak yang melakukan pembakaran lahan dengan alasan kesuburan tanah. Dampaknya beberapa aspek sosial, ekonomi bahkan berpengaruh terhadap hubungan internasional. "Inilah yang menyebabkan buruknya citra produksi kelapa sawit Indonesia," ucapnya.
Untuk itu Pemprov telah berupaya mengantisifasi hal tersebut sehingga secara berangsur-angsur berkurang.
Hingga bulan Juni 2019 di Jambi terdapat 79 hotspot. "Saya minta kepada perusahaan perkebunan dapat melakukan mobilisasi jika terjadi kebakaran kebun dan lahan," ungkapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar